Baca Sikka, Jakarta - Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah.
Bahkan, dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kemiskinan
masih menjadi momok bagi pemerintah.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, hingga saat ini masih terdapat
banyak masyarakat yang hidupnya di bawah angka kemiskinan. Khususnya
adalah pada kawasan Indonesia Timur.
"Dilihat dari segi pendapatan, 40% pendapatan terendah tidak
mengalami kenaikan pendapatan. Ini bisa kita lihat. Apakah betul
kemiskinan menurun? Di daerah timur kemiskinan masih jadi momok,"
tuturnya di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Menurutnya, secara statistik angka kemiskinan memang mengalami
penurunan. Hanya saja, bukan berarti secara riil angka kemiskinan di
Indonesia juga menurun. Bahkan, tingkat kemiskinan di Indonesia
dikatakan semakin buruk akibat apabila dilihat dari angka keparahan
kemiskinan.
"Secara nasional memang statistik menurun, namun kita tidak bisa
lantas bicara penduduk miskin menurun. Garis kemiskinan angkanya lebih
timpang. Pada Maret 2016 angkanya sudah 1,944. Artinya kemiskinan
angkanya semakin parah. Kalau dilihat indeks ini justru mengalami
pendalaman dan keparahan," tuturnya.
Salah satu penyebab dari meningkatnya indeks kemiskinan adalah
karena masih belum adanya optimalisasi anggaran dari pemerintah daerah.
Akibatnya ekonomi daerah masih bergerak lesu dan belum mampu untuk
menciptakan lapangan kerja lalu. Hal ini bahkan sempat menjadi sorotan
Presiden Joko Widodo yang 'menyentil' pemerintah daerah karena tak
kunjung gunakan anggaran.
"Sementara salah kelola daerah memang tidak hanya pemerintah
pusat yang tanggung jawab namun gimana pemerintah daerah di tengah
ekonomi lesu. Namun banyak daerah yang sudah disentil presiden untuk
keluarkan uang dari bank dan segera gerakkan pertumbuhan ekonomi,"
tutupnya.
Editor : C.A.S.AL
Sumber : Okezone.com
0 komentar:
Posting Komentar