Baca Sikka, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil
Hendra menilai, kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia
ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran
DPR dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu terkait kondisi RAPBN
2017.
Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp2123 triliun, sebesar
Rp221 triliun habis terpakai untuk membayar cicilan bunga hutang
pemerintah. Ironisnya, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp500
triliun, jika hutang pokok juga jatuh tempo dan harus di cicil dalam
tahun anggaran yang sama pada tahun 2017.
“Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar hutang, sisanya untuk
menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar, mana lagi dana untuk
membangun,” ujar Sutan, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR
denganBadan Ekonomi Kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin
19 Oktober 2016.
Politisi F-Gerindra itu menilai, kondisi gawat keuangan negara ini
tidak bisa lagi di atasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang,
karena pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya.
“Sehingga, untuk menutupi kondisi ini pemerintahan Jokowi terus
melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman, akibatnya
pemerintah terjebak dengan permainan negara donor,”analisa politisi yang
akrab dipanggil SAH itu.
Menurutnya, pemerintah tak sadar menerapkan kebijakan utang jangka
pendek, yang digunakan untuk investasi jangka panjang, akibatnya proyek
yang dibangun belum memiliki manfaat, namun kewajiban membayar hutang
sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang.
“Jika ini terjadi kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk
menalangi kebutuhan, padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah
di gadai ke pihak luar,” ujar politisi asal dapil Jambi itu.
Menyikapi hal ini, Sutan berharap pemerintah segera sadar dengan
mengubah kebijakan utang luar negeri. Terutama pinjaman infrastruktur
yang berbunga tinggi.
Editor : C.A.S.AL
Sumber : Dpr.go.id
0 komentar:
Posting Komentar